Masalahnya bukan sekadar pada proses, tapi pada niat yang diselipkan di antara proses itu. Politik anggaran di DPRD idealnya berorientasi pada publik untuk mengalokasikan sumber daya agar layanan dasar terpenuhi, infrastruktur diperbaiki, ekonomi tumbuh, dan kelompok rentan terlindungi. Namun realitas di banyak daerah tidak sesuci itu. Pembahasan anggaran sering kali menjadi ritual tawar-menawar, di mana fraksi atau individu anggota DPRD berusaha menanam “kepentingannya” di pos tertentu. Ada yang mengejar proyek, ada yang mengejar pokok-pokok pikiran (pokir) yang bisa dikapitalisasi, dan ada pula yang sekadar ingin membuktikan pengaruhnya di antara rekan sejawat maupun pejabat eksekutif.
Inilah yang disebut pat gulipat, sebuah permainan tersembunyi yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.
Mereka tidak menolak anggaran, tidak juga menyetujui begitu saja. Mereka menunda, menekan, menggiring, mengunci, dan membuka kembali ruang negosiasi, sampai ada kesepakatan yang “menguntungkan semua pihak”, kecuali rakyat.
Lebih parah lagi, praktik ini sering dibungkus dengan narasi moral di mana seakan-akan semua dilakukan demi efisiensi, pemerataan, atau keberpihakan. Padahal yang terjadi adalah barter kepentingan. Eksekutif butuh kelancaran pembahasan, legislatif butuh ruang untuk memasukkan titipan. Dengan demikian, APBD bukan lagi menjadi dokumen pembangunan, tetapi menjadi dokumen kompromi kekuasaan.
Celakanya, publik jarang mendapat akses pada apa yang sungguh terjadi di ruang tertutup pembahasan anggaran itu. Yang mereka lihat hanya berita persetujuan nota keuangan, rapat paripurna, dan seremoni penandatanganan. Padahal di baliknya, dinamika yang berlangsung sangat menentukan ke mana arah uang miliaran hingga triliunan rupiah itu bergerak. Politik anggaran dengan pat gulipat kepentingan seperti ini melahirkan dua hal sekaligus, yaitu program yang tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
Ketika anggota DPRD terlalu sibuk memperjuangkan proyek dan alokasi untuk dirinya atau kelompoknya, mereka sejatinya sedang menggadaikan fungsi representasi. Ketika anggaran menjadi alat tawar-menawar, bukan alat pembangunan, maka DPRD kehilangan legitimasi moralnya. Ketika rakyat harus menerima kebijakan yang lahir dari kompromi kepentingan, maka demokrasi lokal sebenarnya sedang cedera.
Karena itu, kritik terhadap politik anggaran bukanlah serangan terhadap institusi, melainkan panggilan untuk mengembalikan marwah DPRD sebagai wakil rakyat. Anggaran adalah napas pembangunan. Ia tidak bisa dibiarkan menjadi arena permainan tersembunyi. Transparansi pembahasan, keterbukaan informasi pokir, serta mekanisme partisipasi publik yang lebih kuat adalah jalan keluar yang realistis. Tanpa itu, pat gulipat akan terus menjadi budaya, dan uang rakyat akan terus terjebak dalam pusaran kepentingan yang tidak pernah terang.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendesak diajukan adalah apakah DPRD ingin dikenang sebagai penjaga kepentingan publik atau penjaga kepentingan dirinya sendiri?
Jawaban itu tidak ditulis dalam pidato, tapi dalam lembar-lembar APBD yang mereka sahkan setiap tahun.*
