MIZANNEWS.ID_PAREPARE — Gelombang kerusuhan yang melanda Jakarta pada akhir Agustus 2025 menyisakan pelajaran pahit. Aksi yang awalnya bertujuan menyuarakan aspirasi rakyat, justru berubah anarkis dan meninggalkan kerugian besar. Fasilitas publik rusak, transportasi lumpuh, harga bahan pokok melonjak, hingga rakyat kecil menjadi korban paling berat. Parepare harus cermat mengambil pelajaran, agar semangat berdemokrasi tidak berubah menjadi bumerang bagi masyarakat sendiri.
Sebagai reaksi, ribuan driver ojol menggelar aksi di Mako Brimob Kwitang, Jakarta. Massa melempari batu, botol, bahkan menyalakan petasan ke arah petugas. Sementara itu, mahasiswa memadati gerbang Polda Metro Jaya hingga memaksa menutup jalan tol, menimbulkan kemacetan parah. Aksi serupa juga merebak ke Bandung, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan Jambi. Bahkan di Makassar, Gedung DPRD dibakar massa.
“Demo anarkis hanya memberi kepuasan sesaat, tetapi memperpanjang penderitaan rakyat kecil.”
Dampaknya langsung terasa. Fasilitas publik rusak, kendaraan terbakar, transportasi lumpuh, buruh terlambat bekerja, pedagang tak bisa berdagang, dan pasokan logistik tersendat. Harga bahan pokok melonjak, sementara masyarakat kecil—yang mestinya hanya ingin mencari nafkah—justru jadi korban paling berat. Suasana yang semestinya damai berubah jadi mencekam.
Sejarah dan kajian internasional menunjukkan, aksi anarkis tidak pernah menyelesaikan masalah. Sebaliknya, gerakan damai—seperti Gerakan Hak Sipil di Amerika Serikat, People Power di Filipina, hingga perjuangan Gandhi di India—berhasil membawa perubahan besar tanpa merusak kota dan menambah derita rakyat.
Indonesia butuh masyarakat kritis, bukan anarkis. Tekanan publik yang damai, terukur, dan berbasis hukum jauh lebih efektif memaksa pemerintah mendengar aspirasi. Demo anarkis mungkin memuaskan emosi sesaat, tetapi jangka panjang melemahkan demokrasi, menghancurkan ekonomi rakyat, dan memperkuat narasi bahwa masyarakat belum siap berdemokrasi dengan bertanggung jawab.
