JAKARTA, Mizannews.id – Menghadapi dinamika ekonomi nasional yang menuntut pengetatan ikat pinggang, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, melakukan langkah proaktif dengan menyambangi Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta. Kunjungan koordinasi ini menjadi krusial untuk mensinkronisasikan langkah strategis daerah dengan kebijakan efisiensi fiskal yang sedang digalakkan pemerintah pusat.
Dalam audiensi tersebut, Tasming Hamid didampingi oleh Sekretaris Daerah Parepare, Amarun Agung Hamka, serta Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, untuk membedah arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan restrukturisasi birokrasi.
Menjaga Keseimbangan Antara Efisiensi dan Pelayanan
Tasming Hamid menekankan bahwa konsultasi ini merupakan upaya preventif agar kebijakan di tingkat daerah tidak berbenturan dengan regulasi pusat. Fokus utama pembahasan terletak pada tantangan pembatasan belanja pegawai yang memerlukan penyesuaian bertahap namun tetap progresif.
"Kami berada dalam posisi yang harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah pembatasan belanja pegawai. Koordinasi ini penting agar transisi tata kelola aparatur tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik. Pak Wamendagri telah memberikan peta jalan (roadmap) strategis yang akan segera kami implementasikan," tegas Tasming, Sabtu (9/5/2026).
Selain itu, Tasming juga menyoroti potensi pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah (TKD). Pemerintah Kota Parepare berharap mendapatkan kepastian arah kebijakan fiskal nasional guna menyusun langkah antisipatif yang lebih terukur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pesan Wamendagri: Inovasi PAD adalah Kunci Survival
Merespons pemaparan Pemkot Parepare, Wamendagri Akhmad Wiyagus memberikan arahan tegas mengenai ketergantungan daerah terhadap pusat. Menurutnya, era "menunggu transferan" harus mulai ditinggalkan dan diganti dengan semangat kewirausahaan daerah (regional entrepreneurship).
Beberapa poin utama yang ditekankan Wamendagri antara lain:
Optimalisasi Potensi Lokal: Daerah wajib menggali sumber-sumber PAD baru melalui inovasi teknologi dan pemanfaatan aset tanpa memberikan beban pajak tambahan yang memberatkan rakyat.
Efisiensi Terstruktur: Penghematan anggaran bukan sekadar memotong angka, melainkan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak pengganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal.
Penyelarasan Agenda Nasional: Program daerah harus selaras dengan prioritas pusat agar tercipta sinergi anggaran yang memperkuat dukungan pendanaan di luar dana transfer rutin.
"Daerah harus lebih kreatif. Jangan hanya terpaku pada instrumen konvensional. Inovasi dalam peningkatan PAD adalah instrumen utama agar kemandirian daerah tetap terjaga di masa efisiensi nasional," ujar Akhmad Wiyagus.
Restrukturisasi Organisasi: Ramping tapi Lincah
Terkait rencana restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tengah disusun Pemkot Parepare, Wamendagri memberikan apresiasi positif. Ia menilai langkah Parepare sudah berada pada jalur yang tepat untuk menciptakan birokrasi yang "miskin struktur namun kaya fungsi". Penataan ini dianggap vital agar birokrasi menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Komitmen Keberlanjutan Pembangunan
Kunjungan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Bagi Tasming Hamid, masukan dari Kemendagri adalah amunisi penting bagi jajaran eksekutif dan legislatif di Parepare untuk menyusun APBD yang sehat, kredibel, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.
Audiensi ini sekaligus menegaskan posisi Kota Parepare sebagai daerah yang responsif terhadap dinamika nasional, berupaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah gelombang efisiensi yang sedang berlangsung.*
