PAREPARE, Mizannews.id – Polemik dugaan pembatasan penggunaan hijab bagi tenaga perawat di RS Fatima Parepare terus bergulir dan kini memasuki babak baru yang kian krusial. Isu yang semula dianggap sebagai riak internal ini telah bertransformasi menjadi sorotan publik berskala luas, memicu perdebatan mendalam mengenai hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta konsistensi penegakan hukum ketenagakerjaan di Kota Parepare.
Gugatan Atas Konstitusi dan Hak Ketenagakerjaan
Dugaan adanya klausul dalam surat pernyataan rekrutmen yang melarang pelamar perawat mengenakan hijab saat bertugas menjadi inti persoalan yang memicu reaksi keras. Secara yuridis, jika praktik ini terbukti benar, hal tersebut bertolak belakang dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya tersebut.
Selaras dengan itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara eksplisit melarang segala bentuk diskriminasi dalam memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang agama. Secara medis pun, pelarangan hijab dinilai tidak memiliki landasan teknis yang objektif, mengingat standar medis global telah mengakomodasi penggunaan hijab medis yang higienis tanpa mengabaikan aspek sterilitas.
Menagih Janji Direksi: Dua Bulan Tanpa Kepastian
Kasus ini kian memanas seiring dengan ingatan kolektif publik pada pertemuan Maret 2026 lalu. Saat itu, manajemen RS Fatima yang dipimpin oleh Direktur dr. Thomas menerima kunjungan dari Forum Peduli Umat (FPU) dan aktivis lintas elemen. Dalam pertemuan tersebut, pihak rumah sakit sempat menjanjikan bahwa dalam kurun waktu satu pekan akan ada hasil atau keputusan resmi terkait aturan seragam bagi perawat muslimah.
Namun, hingga hari ini, Senin, 4 Mei 2026, janji "satu pekan" tersebut seolah menguap. Belum ada pernyataan tertulis maupun regulasi internal resmi dari RS Fatima yang dipublikasikan secara transparan untuk mengakomodasi penggunaan jilbab bagi perawat. Ketiadaan sikap tegas ini bukan hanya memperpanjang spekulasi liar di masyarakat, tetapi juga mencederai kredibilitas manajemen rumah sakit dalam mengelola krisis komunikasi.
Bayang-bayang Intervensi dan Standar Ganda
Di balik layar, muncul desas-desus mengenai adanya dugaan "permainan" oknum tertentu yang ditengarai menghambat proses penyelesaian sengketa ini. Keadaan semakin kompleks dengan belum terlihatnya peran aktif dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Parepare dalam memediasi kebuntuan ini.
Ketidakhadiran respons dari pihak-pihak yang biasanya vokal menyuarakan isu toleransi memunculkan persepsi adanya standar ganda. Publik mulai mempertanyakan apakah nilai toleransi hanya dijunjung saat menguntungkan pihak tertentu, atau benar-benar ditegakkan sebagai prinsip keadilan universal bagi seluruh umat beragama.
Ujian Bagi Pemerintah Daerah
Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan ketat. Jika terbukti ada kebijakan yang bersifat diskriminatif, mekanisme penegakan hukum mulai dari teguran administratif hingga tinjauan ulang izin operasional dapat menjadi opsi serius.
"Jika tidak ada larangan, nyatakan secara resmi. Jika ada batasan, jelaskan dasar hukumnya secara transparan. Tanpa keterbukaan informasi, kepercayaan publik akan terus tergerus," tegas seorang aktivis masyarakat Parepare.
Kini, bola panas berada di tangan manajemen RS Fatima dan Pemerintah Kota Parepare. Publik menanti jawaban konkret: Apakah Parepare benar-benar menjadi ruang yang ramah bagi keberagaman, ataukah hak konstitusional warga negara harus kalah oleh kebijakan internal yang dipaksakan? (*)
