mizannews.id, JAKARTA & PAREPARE – Gelombang kritik terhadap postur APBN 2026 kian mengencang. Sejumlah ekonom senior mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan "kebesaran hati" dengan memangkas anggaran program mercusuar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih guna menyelamatkan kesehatan fiskal negara yang berada di ambang zona merah.
Di saat yang sama, suara kritis bergema dari daerah. Sejumlah warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, secara tegas mengharapkan adanya reposisi anggaran besar-besaran dari program konsumtif menuju investasi infrastruktur strategis yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) nyata bagi kedaulatan energi dan lapangan kerja.
Ancaman Defisit dan Kontradiksi Narasi Pemerintah
Dalam diskusi daring bertajuk ”Mengkritisi Rencana Pelebaran Batas Defisit APBN”, para pakar ekonomi mencium adanya anomali antara klaim keberhasilan pemerintah dengan realitas di lapangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menyoroti pernyataan kontradiktif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Narasi ekonomi tumbuh positif terus dipompa ke publik, namun di balik layar, pemerintah mewacanakan pelebaran defisit anggaran melampaui batas konstitusional 3 persen. Ini adalah bukti adanya tekanan hebat pada APBN. Jika fiskal tidak dikelola secara konservatif, kita akan terjebak dalam siklus utang yang hanya digunakan untuk membayar bunga, bukan untuk pembangunan produktif," tegas Rahma.
Airlangga Hartarto sebelumnya memaparkan skenario terburuk di mana defisit bisa membengkak hingga 4,06 persen jika eskalasi geopolitik global memicu harga minyak mentah dunia menyentuh 115 dolar AS per barel dengan kurs rupiah tertahan di angka Rp17.500.
Kritik Tajam dari warga Parepare: "MBG Itu Mubazir"
Menanggapi situasi nasional tersebut, pemerhati sosial dan kebijakan pemerintah, Gustam, memberikan analisis tajam saat dikonfirmasi oleh Mizannews. Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan biaya fantastis perlu ditinjau ulang secara total karena berpotensi menjadi pemborosan anggaran (mubazzir) yang berdampak sistemik ke sektor lain.
"Hasil konfirmasi kami kepada sejumlah warga di Parepare menunjukkan aspirasi yang kontras dengan kebijakan pusat. Warga menginginkan agar anggaran raksasa MBG dialihkan untuk membangun kilang minyak mandiri di dalam negeri," ujar Gustam.
Ia menjelaskan alasan teknis di balik aspirasi tersebut:
Kedaulatan Energi & Harga BBM: Selama ini, Indonesia masih bergantung pada pengolahan minyak di Singapura. Dengan membangun kilang sendiri, biaya logistik dan jasa pengolahan internasional dapat dipangkas, sehingga harga BBM domestik otomatis jauh lebih murah.
Penyerapan Lapangan Kerja: Pembangunan dan operasional kilang minyak akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal, yang secara langsung meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Analisis Gustam: Ketahanan Pangan Nasional dan Perkuatan Industri Daerah
Lebih jauh, Gustam memberikan pandangan kritis terkait fondasi program MBG tersebut. Ia menegaskan bahwa intervensi makanan siap saji yang masif dari negara tidak sepenuhnya mendesak.
"Secara makro, dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, Indonesia tidak masuk dalam kategori darurat gizi. Kita bukan negara kelaparan akut yang membutuhkan posko dapur umum dari Sabang sampai Merauke," tegas Gustam.
Menurut Gustam, jika ada anggaran besar, pendekatan pemerintah seharusnya lebih strategis dan berkelanjutan:
Efisiensi MBG: "MBG boleh saja diperuntukkan bagi daerah-daerah tertentu saja yang memang dianggap sangat membutuhkan intervensi gizi mendesak, seperti wilayah dengan angka stunting (tengkes) ekstrem, bukan dibagi rata di tengah kemiskinan fiskal nasional."
Perkuatan Industri Daerah: Gustam mendorong agar pemerintah pusat lebih memperkuat basis industri di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. "Contoh konkret di Parepare, wacana pembangunan kilang minyak yang pernah digulirkan beberapa tahun lalu seharusnya dihidupkan kembali. Itu investasi infrastruktur yang memiliki efek pengganda nyata, bukan sekadar program konsumtif."
Gustam pungkas dengan kritik sosial: "Selama pemerintah fokus memikirkan kesejahteraan dan pendapatan orang tua siswa melalui ketersediaan lapangan kerja industri di daerah, maka secara otomatis orang tua akan mampu menyuguhkan makanan bergizi bagi anaknya masing-masing di rumah tanpa harus negara turun tangan langsung membagikan nasi kotak."
Efisiensi vs. Gengsi Politik
Senada dengan pandangan dari daerah, pengajar akuntansi Universitas Brawijaya, Noval Adib, mengategorikan MBG sebagai flexible cost—biaya yang sangat bisa dipangkas karena merupakan program baru yang outcome-nya belum teruji.
"Di permukaan justru muncul risiko penyelewengan (moral hazard) dan kualitas gizi yang dipertanyakan. Tidak ada urgensi untuk mempertahankan anggaran penuh jika risikonya adalah kebangkrutan fiskal," tutur Noval.
Didin S. Damanhuri dari IPB University menambahkan bahwa dengan reposisi fokus MBG hanya pada daerah darurat tengkes, anggaran bisa dihemat dari ratusan triliun menjadi hanya Rp40 triliun hingga Rp50 triliun saja.
Tekanan pada Dunia Usaha
Di sisi lain, langkah pemerintah yang agresif mengejar penerimaan pajak melalui pembongkaran under-invoicing mulai meresahkan pelaku usaha. Anton J. Supit dari Apindo mengingatkan bahwa saat ini daya beli masyarakat sedang berada di titik rendah.
"Jika pemerintah terlalu agresif memajaki pengusaha yang sudah tertib, apalagi ditambah ancaman kriminalisasi, dunia usaha akan memilih 'tiarap'. Yang kita butuhkan saat ini adalah ekspansi usaha untuk menciptakan lapangan kerja formal, bukan tekanan yang membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif," kata Anton.
Para ekonom memperingatkan, jika defisit terus diperlebar untuk membiayai program konsumtif, Indonesia berisiko mengalami penurunan peringkat kredit internasional. Dampaknya, suku bunga perbankan akan melambung tinggi, biaya utang membengkak, dan generasi mendatang akan menanggung beban utang yang bukan digunakan untuk investasi pendidikan atau kesehatan, melainkan hanya untuk membayar bunga pinjaman masa lalu.
Kebesaran hati Presiden Prabowo untuk merasionalisasi program unggulannya kini menjadi taruhan tunggal bagi stabilitas ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang. (FL/MIZAN)
