Maklumat KMPB: Dari Parepare untuk Indonesia — Seruan Perlawanan terhadap Warisan Rezim Kebohongan

[link video] Youtube

mizannews.id_Parepare, 20 Oktober 2025 — Suasana penuh semangat kebangsaan mewarnai pembacaan Maklumat Rakyat oleh Bachtiar Abu Bakar, salah satu senior fungsionaris Komunitas Masyarakat Peduli Bangsa (KMPB), di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Didampingi oleh sejumlah tokoh pergerakan KMPB seperti H. Abd. Rahman Saleh, Gusti Firmansyah, Naya,Tasman dan beberapa aktivis lainnya, maklumat tersebut menjadi simbol seruan moral dan politik dari Parepare untuk seluruh rakyat Indonesia.

Maklumat yang diberi tajuk “Dari Parepare untuk Indonesia — Seruan Perlawanan terhadap Warisan Rezim Kebohongan Jokowi” ini merupakan refleksi atas satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam naskah maklumat yang dibacakan, KMPB menilai bahwa meskipun pemerintahan saat ini baru berjalan setahun, beban berat akibat kebohongan demi kebohongan dan kegagalan pemerintahan sebelumnya masih terasa kuat dan membelenggu kehidupan bangsa.

Bachtiar Abu Bakar dalam pembacaan maklumat menegaskan bahwa kerusakan sistemik bangsa, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran, pemangkasan transfer keuangan daerah (TKD), hingga lonjakan utang negara, merupakan buah dari warisan rezim kebohongan yang dipelihara selama satu dekade pemerintahan Joko Widodo.

KMPB juga menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan pembersihan total di kabinet, menyingkirkan figur-figur bermental antek rezim lama, dan menegakkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Mereka menyatakan dukungan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas sikap tegas menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Whoosh serta mendesak langkah nyata memberantas kebocoran anggaran di berbagai kementerian.

Selain itu, KMPB juga menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan atas kerusakan sistem dan kedaulatan bangsa, serta mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri demi menjaga moralitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan nasional.

Dalam maklumatnya, KMPB menyerukan pembubaran kekuatan oligarki hitam, percepatan reformasi total di tubuh Polri, serta pencabutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merampas tanah rakyat dan mempersempit ruang hidup masyarakat kecil.

Mengawali rilisnya, Gustam, M.Pd, selaku Sekretaris KMPB Parepare, menegaskan:

“Maklumat ini kami sampaikan sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen kebangsaan menuju pemerintahan yang bersih, berdaulat, dan berpihak kepada rakyat. Ini juga bentuk partisipasi publik dan kepedulian kami terhadap arah pembangunan nasional yang harus berkeadilan sosial.”

Maklumat ini menjadi penanda bahwa dari Parepare, semangat perlawanan terhadap warisan rezim kebohongan terus bergelora — menegaskan bahwa suara rakyat tidak akan pernah padam selama keadilan dan kebenaran belum ditegakkan.