Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, saat dikonfirmasi, Rabu (16/10/2025), membenarkan adanya penurunan cukup besar pada pos TKD tersebut. “Kita dikurangi Rp101 miliar,” ungkapnya singkat, namun sarat makna mengenai kondisi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah saat ini.
Hamka menjelaskan, berkurangnya alokasi TKD tentu akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas di bawah kepemimpinan Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto. Sejumlah agenda pembangunan yang telah dirancang dengan matang kemungkinan besar perlu dilakukan penyesuaian, bahkan sebagian mungkin tertunda demi menjaga keseimbangan keuangan daerah.
“Meski situasinya sulit di tengah kebijakan efisiensi, kami pemerintah kota akan tetap berupaya maksimal merealisasikan seluruh program prioritas bapak Wali Kota. Prinsipnya, pelayanan publik dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak boleh berhenti,” tegas Hamka.
Selain pemangkasan TKD, tantangan keuangan Parepare semakin berat dengan adanya kewajiban pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mencapai sekitar Rp67 miliar, ditambah P3K paruh waktu sebesar Rp10 miliar. Kondisi ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih disiplin, kreatif, dan adaptif di setiap perangkat daerah.
Kendati kebijakan efisiensi ini terasa memberatkan, Pemkot Parepare tetap menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan fiskal nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kota memandang, langkah efisiensi tersebut adalah bagian dari upaya besar menjaga ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh.
Sebagai langkah antisipatif, Hamka menyebut Pemkot Parepare akan memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sistem pembayaran berbasis digital juga akan diperkuat untuk memastikan transparansi, akurasi, dan efektivitas penerimaan.
Dengan semangat kemandirian fiskal dan kepemimpinan yang adaptif, Wali Kota Tasming Hamid diharapkan mampu membawa Parepare tetap stabil di tengah tekanan anggaran, sekaligus menjaga arah pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat.
