MAKASSAR, MizanNews.id — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri agenda strategis pengawasan aset daerah dan penyerahan sertifikat tanah Barang Milik Daerah (BMD) serta BUMD di Grind dan Pull Makassar, Selasa (6/10/2026).
Kehadiran Tasming Hamid dalam forum ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Parepare untuk terus memperkuat tata kelola aset, mempercepat pengembangan wilayah, serta mempererat sinergi dengan pemerintah pusat demi mendorong pembangunan daerah.
Selain pengawasan aset dan penyerahan sertifikat, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penyerahan program Local Service Delivery Project (LSDP) se-Pulau Sulawesi.
Agenda penting tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, serta rombongan Komisi II DPR RI.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi kunjungan kerja Komisi II DPR RI dan Wamendagri di Sulawesi Selatan. Ia berharap dukungan dari DPR RI dapat mengakselerasi pembangunan wilayah serta mengoptimalkan potensi BUMD dan aset daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan arahan penting mengenai fleksibilitas dan kepemimpinan daerah. Ia menekankan bahwa kepala daerah harus responsif dan tidak boleh bekerja secara soliter dalam menghadapi dinamika pembangunan.
"Kepala daerah dilarang bekerja sendiri dan wajib berkolaborasi dengan Forkopimda, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan," tegas Bima Arya.
Ia juga mendorong para pemimpin daerah untuk proaktif menjemput peluang pembangunan. Menurut Bima Arya, kunci keberhasilan seorang kepala daerah terletak pada kegesitan dan responsivitas dalam mengeksekusi kebijakan.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Parepare, dapat mengelola tata kelola pemerintahan yang transparan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
