MATARAM, MizanNews.id — Pemerintah Kota Parepare melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (8/10/2026). Kunjungan ini berfokus pada studi komparatif strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), inovasi Mataram Pintar, serta implementasi Satu Data.
Agenda ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Parepare dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, serta mendorong perencanaan pembangunan berbasis data yang terintegrasi dan akurat.
Rombongan Pemkot Parepare yang dipimpin langsung Wali Kota Tasming Hamid diterima secara hangat oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, bersama Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam bertukar pengalaman terkait pengelolaan pendapatan, digitalisasi layanan publik, hingga pengembangan sistem informasi pemerintahan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengapresiasi keterbukaan Pemkot Mataram dalam berbagi praktik terbaik (best practices) pengelolaan pemerintahan. Menurutnya, studi banding ini memberikan perspektif konkrit yang dapat diadaptasi sesuai karakteristik Kota Parepare.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kami untuk melihat secara langsung bagaimana Kota Mataram mengelola potensi pendapatan daerah dan membangun sistem data terpadu yang mendasari perencanaan pembangunan,” ujar Tasming.
Dalam diskusi terkait optimalisasi PAD, Pemkot Parepare mendalami strategi intensifikasi pajak daerah, mulai dari pemutakhiran data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, pembenahan administrasi, hingga efektivitas penagihan dan pengawasan. Strategi ini dinilai krusial untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Selain itu, inovasi Mataram Pintar turut menjadi perhatian khusus. Platform Pusat Informasi dan Layanan Data Terpadu ini tidak hanya menyajikan data statistik dan indikator pembangunan secara visual, tetapi juga menyediakan layanan konsultasi statistik bagi publik. Melalui pendekatan ini, data berfungsi sebagai pijakan utama penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi kebijakan.
Bagi Parepare, konsep ini berpotensi dikembangkan untuk memperkuat integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—seperti data kependudukan, perizinan usaha, dan aktivitas ekonomi—guna memetakan potensi pajak dan retribusi daerah secara lebih presisi.
Pengembangan sistem tersebut sejalan dengan penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pemkot Mataram sendiri telah menjalankan Satu Data Kota Mataram sejak 2021 dengan tata kelola yang terstruktur: BPS sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Diskominfo sebagai walidata, serta OPD sebagai produsen data.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, menyambut positif kolaborasi antar-daerah ini. Ia berharap pertukaran gagasan ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di kedua kota.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan ini sebagai ruang untuk saling berbagi pengalaman dan belajar bersama demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Mujiburrahman. (*)
