MEDAN, mizannews.id – Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, turut ambil bagian dalam momentum krusial bagi tata kelola perkotaan nasional. Ia menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang berlangsung khidmat di Grand City Hall, Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7/2026) malam.
Forum yang mempertemukan para kepala daerah se-Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto. Rakernas ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam menjawab tantangan perkotaan yang kian kompleks.
Bagi Tasming Hamid, Rakernas APEKSI bukan sekadar seremoni tahunan. Ia memandang forum ini sebagai ruang vital untuk bertukar praktik terbaik (best practice) dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan responsif.
"Rakernas ini adalah ruang strategis untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota. Kami fokus pada isu-isu krusial, mulai dari transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan kota, hingga strategi akselerasi ekonomi daerah," ungkap Tasming di sela-sela kegiatan.
Menurut Tasming, kolaborasi antarwilayah menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan. Ia menekankan bahwa APEKSI berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintah kota agar mampu bertransformasi di tengah perkembangan zaman.
"Kami tidak hanya datang untuk berdiskusi, tapi juga belajar dari inovasi-inovasi yang telah berhasil diterapkan di kota lain. Inilah esensi kolaborasi, yakni saling menguatkan untuk mendukung program pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Dorongan Inovasi dari Wamendagri
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi tinggi terhadap peran kota sebagai motor penggerak transformasi pembangunan nasional. Bima Arya menegaskan bahwa era pembangunan konvensional sudah harus ditinggalkan.
"Saya melihat dengan bangga bagaimana kota-kota saat ini bertransformasi menjadi transformer dengan berbagai inisiatif kepemimpinan yang inovatif," ujar Bima Arya.
Wamendagri juga menyoroti pentingnya diversifikasi pembiayaan pembangunan. Ia mendorong pemerintah kota untuk tidak melulu bergantung pada APBD atau PAD semata, melainkan mulai memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Daerah seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun telah membuktikan bahwa KPBU mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain itu, saya mendorong kepala daerah untuk membangun city branding yang kuat—bukan sekadar slogan, melainkan identitas yang mencerminkan sejarah, potensi, dan visi besar kota tersebut," pungkas Bima Arya.
Rakernas APEKSI XVIII ini diharapkan menjadi katalisator bagi para pemimpin kota untuk membawa perubahan nyata bagi daerah masing-masing, menciptakan tata kelola yang lebih mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan. (*)
