Oleh: Gustam, S.Pd., M.Pd. (Dosen STAI DDI Parepare & Pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik)
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 2 Mei seharusnya menjadi momentum refleksi mendalam mengenai sejauh mana konstitusi kita, yang mengamanatkan kecerdasan kehidupan bangsa, telah diimplementasikan secara adil. Namun, Hardiknas tahun ini disambut dengan realitas pendidikan yang kian carut-marut. Di saat fundamental bangsa membutuhkan penguatan, kita justru menyaksikan pergeseran fokus kebijakan yang cenderung pragmatis dan politis.
Paradoks Anggaran: Antara Gizi Populis dan Pendidik yang Terlupakan
Salah satu fenomena yang paling kontradiktif saat ini adalah prioritas luar biasa pada program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah memberikan perlakuan khusus dengan alokasi anggaran yang sangat besar, fasilitas mewah, hingga kesejahteraan pegawai pengelolanya yang jauh melampaui rata-rata tenaga pendidik.
Persoalan utama bangsa ini sebenarnya bukan pada darurat gizi. Data menunjukkan bahwa meski tantangan kesehatan ada, Indonesia tidak berada dalam kategori kelaparan ekstrem yang membutuhkan pengalihan sumber daya pendidikan secara masif ke arah tersebut. Permasalahan fundamental kita adalah:
Peningkatan Ekonomi dan Lapangan Kerja: Ketidakmampuan menyerap tenaga kerja produktif.
Optimalisasi SDA dan SDM: Kekayaan alam kita tidak dikelola maksimal dengan melibatkan SDM lokal yang kompeten, sehingga potensi ekonomi menguap.
Korupsi yang Menggurita: Tata kelola yang lemah membuat korupsi menjadi penyakit akut yang menghambat distribusi kesejahteraan.
Di sisi lain, potret pendidikan kita sangat memprihatinkan. Masih banyak guru honorer yang hanya menerima honor Rp200.000 per bulan meski telah mengabdi puluhan tahun tanpa kepastian pengangkatan menjadi ASN. Fasilitas sekolah banyak yang rusak, dan anak-anak di pelosok masih harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai demi mencapai ruang kelas. Kebijakan MBG terkesan serampangan karena tidak melibatkan kajian mendalam dari lembaga pendidikan, melainkan hanya berbasis target populis dan kepentingan politik yang tidak edukatif.
Data Statistik: Cermin Ketimpangan
Secara akademik, data menunjukkan bahwa investasi pada kualitas guru memiliki return on investment yang jauh lebih tinggi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dibandingkan program konsumsi jangka pendek:
Kesenjangan Kesejahteraan: Rasio pendapatan pegawai program khusus dibandingkan guru honorer mencapai angka yang tidak rasional, menciptakan demotivasi massal di sektor pendidikan.
Infrastruktur: Data Dapodik seringkali mencatat puluhan ribu ruang kelas dalam kategori rusak berat, namun percepatan perbaikannya kalah jauh dengan peluncuran program-program baru yang bersifat "proyek".
Kualitas SDM: Peringkat PISA Indonesia yang masih stagnan membuktikan bahwa masalahnya bukan pada perut siswa semata, melainkan pada kualitas proses pembelajaran dan kesejahteraan pengajarnya.
Perspektif Islam: Pendidikan sebagai Pilar Peradaban
Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah instrumen utama untuk memanusiakan manusia (ta’dib). Rasulullah SAW bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Negara dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjamin fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru secara maksimal.
Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah pelayan umat (sayyidul qaumi khadimuhum). Kebijakan yang hanya mengejar citra populis sementara mengabaikan nasib guru yang dizalimi secara ekonomi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Pembangunan SDM melalui pendidikan yang berkualitas adalah investasi ukhrawi dan duniawi yang akan membebaskan bangsa dari belenggu kebodohan dan kemiskinan.
Pesan Moral untuk Pemangku Kebijakan
Sejarah dunia telah membuktikan: Tidak ada bangsa yang maju dan sejahtera tanpa menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Sebuah bangsa akan hancur bukan hanya karena serangan militer, tetapi karena rusaknya moralitas dan kualitas pendidikannya.
Kepada para pengambil kebijakan, kami menitipkan pesan: Berhentilah membuat kebijakan yang hanya berorientasi pada elektabilitas. Kembalikan marwah pendidikan. Pastikan setiap rupiah anggaran negara dialokasikan untuk membangun otak dan karakter anak bangsa, serta memuliakan guru yang menjadi arsitek masa depan mereka. Prioritas pendidikan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak jika kita ingin Indonesia benar-benar berdaulat.
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026!
Kepada seluruh guru dan pegiat pendidikan di seluruh pelosok negeri, khususnya rekan-rekan di Parepare dan Sulawesi Selatan: Teruslah menebar cahaya ilmu meski dalam keterbatasan. Ketulusan Anda adalah napas bagi bangsa ini. Jangan pernah lelah mencintai anak didik kita, karena di tangan merekalah kejayaan Indonesia masa depan diletakkan.
Bergeraklah dengan Ilmu, Berbuatlah dengan Adab.
