PAREPARE, Mizannews.id — Pemerintah Kota Parepare bergerak cepat menyikapi persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, memimpin langsung rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BBM dan LPG di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Parepare, Ketua DPRD Parepare, jajaran Forkopimda, serta perwakilan PT Pertamina dan Hiswana Migas. Pada saat bersamaan, Pemkot Parepare juga mengikuti Rapat Koordinasi Forkopimda Sulawesi Selatan via Zoom yang dipimpin langsung Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Dalam arahannya, Wali Kota Tasming Hamid mendesak Pertamina untuk mengkaji ulang dan menambah kuota BBM, khususnya jenis Pertalite. Menurutnya, penambahan kuota yang dilakukan selama ini belum mampu mengurai antrean karena belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Kami berharap Pertamina kembali mengusulkan tambahan kuota BBM untuk Parepare. Meski ada tambahan persentase, faktanya antrean di SPBU masih mengular. Data kebutuhan harus didata ulang secara mendalam," ujar Tasming.
Ia menegaskan, kalkulasi kebutuhan BBM di Parepare tidak bisa hanya mengacu pada jumlah kendaraan warga lokal. Kedudukan strategis Parepare sebagai kota transit dan jalur lintasan antardaerah membuat volume kendaraan dari luar daerah turut menyedot pasokan BBM setempat.
"Pertamina harus melihat karakteristik Parepare sebagai kota lintasan. Banyak kendaraan dari luar daerah yang mengisi BBM di sini, sehingga suplai yang ditambahkan saat ini belum sebanding dengan tingkat konsumsi riil," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penambahan pasokan harian melalui Pertamina Area Makassar. Selain itu, pengawasan di lapangan ditingkatkan untuk mengantisipasi praktik pelangsiran atau pembelian BBM subsidi secara berulang. Pertamina menginstruksikan pengelola SPBU agar segera melaporkan nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan.
Gubernur Sulsel Soroti Migrasi Konsumen ke BBM Subsidi
Secara terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memimpin rapat evaluasi serupa di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar. Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, serta jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Gubernur mengungkap salah satu pemicu utama melonjaknya antrean adalah disparitas harga yang lebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi, sehingga terjadi gelombang migrasi konsumen.
"Ada migrasi pengguna BBM nonsubsidi ke subsidi akibat perbedaan harga. Walaupun Pertamina telah meningkatkan pasokan dari 700 kiloliter (KL) menjadi hingga 1.300 KL, antrean tetap terjadi. Kerena itu, kami meminta Pertamina melakukan analisis komprehensif terkait dampak migrasi ini untuk menentukan akumulasi kuota tambahan yang tepat bagi Sulsel," pungkas Andi Sudirman.
