PAREPARE, Mizannews.id – Pemerintah Kota Parepare terus mematangkan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, Pemkot Parepare tengah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 yang disesuaikan dengan struktur kelembagaan organisasi yang baru.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Proses penyusunan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Rabu (29/4/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, didampingi Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun, serta dihadiri oleh Kepala KPPN Parepare Royikan dan jajaran Kepala Perangkat Daerah.
Sinkronisasi dan Penajaman Program Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen Nasrun, menjelaskan bahwa Bappeda tengah melakukan pemetaan (mapping) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lama ke struktur baru. Hal ini mencakup sinkronisasi program, kegiatan, hingga penyesuaian indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang baru.
"Kami memastikan usulan aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD selaras dengan nomenklatur OPD yang baru. Fokus utamanya adalah tetap konsisten pada visi daerah serta 18 program unggulan Pemkot Parepare," terang Zulkarnaen.
Ia juga meminta agar seluruh Kepala SKPD yang mengalami penggabungan atau peleburan dapat bekerja sama secara intensif dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Prinsip Efisiensi dan Berorientasi Hasil Dalam arahannya, Sekda Amarun Agung Hamka menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa setiap rencana harus memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
"Pastikan setiap rupiah yang direncanakan kembali dalam bentuk manfaat besar untuk masyarakat. Prinsipnya harus berbasis data, berorientasi hasil, dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah," tegas pria yang akrab disapa Hamka tersebut.
Menurutnya, perencanaan yang visioner harus didukung oleh penganggaran yang rasional. "Percuma rencana besar kalau tidak didukung kapasitas fiskal yang realistis. Perencanaan harus tajam dan bertanggung jawab," tambahnya.
Perampingan Birokrasi Melalui implementasi kelembagaan baru ini, jumlah OPD di lingkup Pemkot Parepare mengalami perampingan dari yang sebelumnya 34 OPD menjadi 28 OPD. Perampingan ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang lebih lincah (agile), efektif, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada warga Parepare.
Beberapa OPD hasil penyesuaian baru tersebut meliputi penggabungan di sektor pendidikan, kepemudaan, pariwisata, hingga riset dan inovasi daerah yang kini terintegrasi dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Dengan penyusunan RKPD 2027 yang matang, Pemkot Parepare optimis dapat mewujudkan visi sebagai Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju.
