PAREPARE, Mizannews.id – Pemerintah Kota Parepare memberikan jawaban konkret atas dinamika yang berkembang terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Penantian para abdi negara di lingkup Pemkot Parepare menemui titik terang setelah komitmen pimpinan daerah mulai direalisasikan.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, sebelumnya telah menegaskan bahwa pencairan TPP ASN menjadi prioritas dan akan dieksekusi pada pekan ini. Komitmen tersebut kini bukan sekadar wacana, melainkan telah memasuki tahapan realisasi anggaran secara bertahap di berbagai satuan kerja.
Mekanisme Pengajuan Berbasis OPD
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menjelaskan bahwa proses distribusi dana TPP dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel. Menurutnya, kecepatan pencairan sangat bergantung pada proaktifnya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengajukan usulan.
"Sesuai dengan janji Bapak Wali Kota Tasming Hamid, pekan ini dipastikan cair. Alhamdulillah, saat ini TPP ASN Pemkot Parepare sedang dalam proses pembayaran. Perlu dipahami bahwa proses ini memerlukan ketelitian ekstra dalam tahapan verifikasi agar tidak terjadi kesalahan administratif di kemudian hari," ujar Hamka saat memberikan keterangan pers, Rabu (22/4/2026).
Hamka mengungkapkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menjadi OPD pertama yang telah merampungkan proses verifikasi dan menerima pencairan. Ia juga meluruskan persepsi publik mengenai ASN yang mungkin belum menerima haknya.
"Jika ada ASN yang belum menerima, hal itu dikarenakan usulan pembayaran dari OPD terkait belum masuk atau belum lengkap. Pencairan dilakukan secara bertahap, mengikuti urutan OPD yang telah menyelesaikan berkas administrasinya," jelas mantan Kadisporapar ini.
Koordinasi Intensif dan Komitmen Kesejahteraan
Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) dilaporkan terus melakukan koordinasi maraton dengan seluruh kepala OPD. Langkah ini diambil untuk memitigasi kendala teknis yang menghambat proses transfer dana ke rekening masing-masing pegawai.
Hamka menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Tasming Hamid, kesejahteraan ASN merupakan pilar penting dalam menjaga stabilitas pelayanan publik.
Akuntabilitas: Penyaluran hak ASN harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kualitas Pengelolaan: Pemkot berkomitmen meningkatkan standar manajemen keuangan daerah.
Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Pemenuhan TPP diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja ASN.
"Bapak Wali Kota selaku pembina kepegawaian sangat memahami bahwa TPP adalah komponen krusial penunjang kesejahteraan. Kami berupaya agar hak ini disalurkan tepat waktu dan transparan," tambah Hamka.
Konteks Nasional dan Faktor Teknis
Sebagai catatan, fenomena pergeseran jadwal pencairan TPP dan Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun anggaran 2026 tidak hanya dialami oleh Kota Parepare. Sejumlah daerah di Indonesia menghadapi tantangan serupa yang umumnya berakar pada sistem integrasi data.
Salah satu variabel utama penyebab keterlambatan adalah sinkronisasi data kehadiran (presensi) yang dilakukan secara digital oleh masing-masing OPD. Validitas data kehadiran merupakan syarat mutlak sebelum angka TPP dikalkulasi oleh BKD.
Sekilas Tentang TPP ASN: Pencairan TPP diatur dalam 12 kali tahapan selama satu tahun anggaran. Besaran yang diterima setiap individu bersifat fluktuatif, bergantung pada:
Beban kerja dan tanggung jawab jabatan.
Tingkat disiplin dan kehadiran.
Prestasi kerja serta capaian target organisasi.
Dengan dimulainya pencairan pekan ini, Pemerintah Kota Parepare berharap seluruh ASN dapat kembali fokus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa terbebani kekhawatiran terkait hak-hak finansial mereka. (*)
