mizannews_PAREPARE — Komitmen pelestarian bahasa daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kota Parepare. Wali Kota Parepare Tasming Hamid secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Antarinstansi dalam rangka Perlindungan Bahasa Daerah yang digelar di Auditorium BJ Habibie, Kamis (26/2/2026).
Rakor tersebut dihadiri perwakilan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Parepare. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat komitmen lintas sektor dalam pelestarian dan revitalisasi bahasa daerah.
Dalam sambutannya, Tasming Hamid menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Parepare sebagai tuan rumah kegiatan. Ia menilai, kepercayaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengakuan sekaligus amanah untuk memperkuat kebijakan kebahasaan yang terukur dan berkelanjutan.
“Kepercayaan ini kami maknai sebagai pengakuan atas komitmen daerah, sekaligus tanggung jawab untuk memperkuat kebijakan kebahasaan secara konsisten,” ujar Tasming.
Ia menegaskan bahwa revitalisasi bahasa daerah merupakan bagian integral dari strategi pembangunan kebudayaan. Menurutnya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, perekat kohesi sosial, dan penanda jati diri kolektif masyarakat.
Tasming juga mengungkapkan bahwa di awal masa kepemimpinannya, Pemerintah Kota Parepare menerima Penghargaan Kepedulian terhadap Pelestarian Bahasa Daerah dari Badan Bahasa Kemendikdasmen. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan, tak lama setelah dirinya dilantik sebagai wali kota oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Meskipun saya tidak sempat hadir langsung karena mengikuti pembekalan kepemimpinan, penghargaan ini kami maknai sebagai validasi atas arah kebijakan yang menempatkan kemajuan daerah berjalan seiring dengan penguatan akar budaya,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkot Parepare terus mendorong penggunaan bahasa daerah dalam forum-forum resmi pemerintahan. Upaya tersebut diperkuat dengan landasan regulatif, di antaranya Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menegaskan pentingnya pendidikan berbasis nilai budaya lokal.
Selain itu, melalui Surat Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 856 Tahun 2024, Bahasa Bugis ditetapkan sebagai muatan lokal wajib pada jenjang SD dan SMP mulai tahun ajaran 2025.
Penguatan identitas budaya juga diwujudkan secara simbolik melalui penggunaan bahasa dan aksara Lontara pada lambang daerah dengan filosofi “Massiddi siri’, massiddi gau”, yang merefleksikan kesatuan antara harga diri dan perilaku.
Di sektor literasi, Pemkot Parepare memperkuat literasi multibahasa di Museum BJ Habibie. Setiap artefak peninggalan B. J. Habibie kini dilengkapi barcode yang terhubung dengan informasi deskriptif dalam tiga bahasa: Bahasa Indonesia, Bahasa Bugis, dan Bahasa Inggris.
Tak hanya itu, kolaborasi lintas sektor terus diperluas bersama berbagai komunitas dan mitra strategis, seperti Dompet Dhuafa, PPBDI, IGBD, MGMP, serta komunitas lainnya. Tasming meyakini, bahasa hanya akan lestari jika dijaga melalui gerakan kolektif.
Pemkot Parepare juga konsisten memperkuat penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) secara berjenjang dan selektif. Sejak 2021 hingga kini, Parepare tercatat rutin meraih prestasi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan selalu mengirimkan wakil ke tingkat nasional.
Program “Pahlawan Kearifan Lokal” melalui TV Peduli turut dihadirkan sebagai media edukasi publik, memberi ruang bagi peserta didik berprestasi FTBI untuk berbagi inspirasi kepada masyarakat. Selain itu, program SAREBBA (Safari Edukasi dan Inspirasi Berbahasa Daerah) juga dijalankan dengan melibatkan alumni FTBI untuk melakukan pendampingan di sekolah-sekolah melalui berbagai ekspresi kebahasaan dan seni tutur, berkolaborasi dengan PKK serta Dinas Ketahanan Pangan melalui program B2SA Goes to School.
“Semoga forum koordinasi ini melahirkan penguatan strategi bersama, pertukaran praktik baik, serta rekomendasi kebijakan yang semakin memperkokoh bahasa daerah sebagai fondasi identitas dan peradaban bangsa,” harap Tasming Hamid. (*)
