Oleh Gustam, M.Pd (GMKR Parepare,Sulsel-Indonesia)
mizannews.id_Ketika dunia Muslim menyambut Ramadan dengan cahaya lentera, meja berbuka, dan harapan akan kedamaian, umat Islam di Palestina memulainya dengan pertanyaan paling mendasar: bagaimana beribadah ketika hidup sendiri telah menjadi perjuangan? Pertanyaan ini seharusnya tidak hanya menggema di Gaza atau Tepi Barat, tetapi juga di ruang-ruang pengambil keputusan internasional yang selama ini memilih diam.
Takbir Ramadan berkumandang dari Mekkah hingga berbagai ibu kota dunia. Namun di Gaza, gema itu bersahut dengan suara drone, ledakan yang tersisa dalam ingatan, dan puing-puing yang belum sempat disingkirkan. Ramadan di Gaza bukan sekadar bulan ibadah; ia adalah ujian ketahanan manusia di bawah kondisi yang oleh banyak lembaga kemanusiaan disebut tidak layak huni.
Untuk tahun ketiga berturut-turut sejak agresi militer Israel, warga Gaza menjalani Ramadan di tengah kehancuran sistematis. Lebih dari seribu masjid hancur atau rusak, dan bersama bangunan-bangunan itu, hilang pula para imam, qari, dan penghafal Al-Qur’an yang selama ini menjadi penopang kehidupan spiritual masyarakat. Salat tarawih tetap ditegakkan—di atas reruntuhan beton, di tenda plastik, dengan langit terbuka yang diawasi pesawat nirawak.
Di sinilah makna ibadah menemukan dimensi paling sunyi sekaligus paling keras. Sekitar 1,9 juta warga Gaza masih hidup sebagai pengungsi internal, bergantung pada bantuan yang datang tak menentu. Kesepakatan gencatan senjata yang kerap dikutip dalam pernyataan diplomatik nyaris tak membawa perubahan nyata. Akses pangan, air bersih, dan layanan kesehatan tetap terbatas. Ramadan hadir, tetapi kegembiraannya timpang—doa menguat, sementara kebutuhan dasar tetap jauh dari jangkauan.
Kondisi ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan lokal. Ia adalah cermin kegagalan sistem internasional dalam melindungi warga sipil, terlebih di bulan yang secara universal dipahami sebagai waktu jeda konflik dan penghormatan terhadap kehidupan.
Situasi di Tepi Barat mempertegas pola yang sama. Ramadan tidak membuka ruang, justru menutupnya. Pembatasan pergerakan diperketat, dan akses warga Palestina menuju Masjid Al-Aqsa di Al-Quds semakin disempitkan. Ratusan ribu jamaah harus menghadapi izin keamanan yang rumit, pos pemeriksaan berlapis, serta risiko ditolak tanpa penjelasan.
Bagi umat Islam Palestina, menuju Al-Aqsa bukan sekadar perjalanan spiritual, melainkan pengalaman politik yang sarat penundaan dan penyangkalan. Ketika hak beribadah dibatasi, pesan yang disampaikan jelas: pendudukan tidak hanya menguasai tanah, tetapi juga waktu, ruang, dan kebebasan beragama. Di saat yang sama, ekspansi permukiman ilegal terus berjalan, menggerus kemungkinan solusi damai yang adil.
Dimensi penderitaan lain jarang mendapat sorotan memadai. Lebih dari sepuluh ribu tahanan Palestina menjalani Ramadan di balik jeruji besi penjara Israel—terpisah dari keluarga, dengan akses terbatas terhadap makanan layak dan praktik ibadah. Ini bukan sekadar statistik; ini adalah kisah-kisah manusia yang hilang dari percakapan global.
Pertanyaannya kemudian: sampai kapan dunia menganggap situasi ini sebagai “konflik biasa”? Ramadan di Palestina memperlihatkan jurang antara retorika internasional tentang hak asasi manusia dan praktik nyata di lapangan. Ketika ibadah dilakukan di atas puing dan doa harus melewati barikade bersenjata, maka yang runtuh bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga kredibilitas moral komunitas global.
Ramadan seharusnya menjadi momentum refleksi, penghentian kekerasan, dan pemulihan martabat manusia. Di Palestina, ia justru menjadi saksi betapa keadilan terus ditunda dan kemanusiaan dipolitisasi. Selama kondisi ini dinormalisasi, takbir dari Gaza akan terus terdengar—bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai seruan nurani yang menuntut dunia untuk berhenti berpaling.
