Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai solusi cepat menekan angka stunting nasional. Namun, di wilayah Bone Selatan, Sulawesi Selatan, kebijakan ini berpotensi tidak berdampak optimal apabila tidak disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan akses layanan dasar masyarakat.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Bone masih tergolong tinggi, berada di kisaran 27–30 persen, atau masih di atas target nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah gizi kronis pada anak belum tertangani secara tuntas, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil seperti Bone Selatan.
Persoalan stunting di Bone Selatan tidak berdiri sendiri. Ia berkelindan dengan keterbatasan akses pangan bergizi, layanan kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, kebijakan MBG tidak bisa hanya dipahami sebagai program bagi-bagi makanan di sekolah.
Bone Selatan dan Tantangan Akses Gizi
Bone Selatan memiliki karakter wilayah yang luas dengan sebaran desa yang berjauhan. Akses ke fasilitas kesehatan, pasar pangan, dan layanan gizi masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Dalam kondisi ini, anak-anak dari keluarga rentan justru berisiko tidak tersentuh intervensi gizi yang memadai.
Jika MBG diterapkan tanpa pemetaan wilayah dan sasaran yang jelas, program ini berpotensi lebih mudah dinikmati oleh wilayah yang aksesnya sudah baik, sementara anak-anak di daerah terpencil tetap tertinggal.
Padahal, stunting paling banyak terjadi pada keluarga dengan keterbatasan akses pangan bergizi dan layanan kesehatan dasar, bukan semata pada anak usia sekolah.
MBG dan Risiko Tidak Tepat Sasaran
Kebijakan MBG perlu dikritisi dari sisi ketepatan sasaran. Stunting merupakan masalah yang bermula sejak 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga intervensi gizi seharusnya terfokus pada ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko.
Jika MBG tidak diintegrasikan dengan data stunting, data kemiskinan, serta kondisi wilayah Bone Selatan, maka dampaknya terhadap penurunan stunting dikhawatirkan hanya bersifat simbolik.
Keterbatasan Infrastruktur dan SDM
Selain persoalan sasaran, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi tantangan nyata. Hingga kini, belum semua wilayah di Bone Selatan memiliki:
• Dapur produksi makanan yang layak
• Sistem distribusi yang aman
• Pengawasan mutu dan gizi yang memadai
Keterbatasan tenaga ahli gizi dan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan juga memperbesar risiko MBG berjalan tanpa standar gizi yang jelas.
Dalam konteks ini, MBG justru berpotensi menambah beban kerja tenaga kesehatan dan guru, tanpa dukungan sistem yang kuat.
Perlu Pendekatan Khusus untuk Bone Selatan
Bone Selatan membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan pendekatan seragam. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa MBG:
• Berbasis data stunting wilayah
• Terintegrasi dengan program kesehatan ibu dan anak
• Menjangkau desa-desa dengan risiko stunting tertinggi
Pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan SDM kesehatan, serta edukasi gizi keluarga harus berjalan seiring dengan kebijakan MBG.
Penutup
Menurunkan stunting di Bone Selatan tidak bisa hanya mengandalkan satu program. MBG dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak akan cukup jika ketimpangan akses gizi, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar masih dibiarkan.
Jika pemerintah daerah serius menjadikan Bone Selatan bebas stunting, maka kebijakan harus berpihak pada wilayah yang paling tertinggal. Keadilan gizi hanya dapat terwujud apabila intervensi dirancang sesuai realitas lapangan, bukan sekadar mengikuti kebijakan pusat secara seragam.
