Kaharuddin menjelaskan, keputusan itu lahir setelah digelarnya rapat tertutup sebelum paripurna dimulai. Rapat tersebut dihadiri oleh Wali Kota Tasming Hamid, Wakil Wali Kota H. Hermanto P., serta sedikitnya 21 anggota DPRD. Dalam forum internal itu, Pemerintah Kota memberikan penjelasan secara detail terhadap enam poin yang menjadi dasar pengajuan interpelasi.
“Penjelasan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah kami terima. Setelah mendengar klarifikasi tersebut, kami sepakat menghentikan hak interpelasi,” ujar Kaharuddin.
Ia menegaskan bahwa keputusan ini tidak dipicu tekanan dari pihak mana pun. Menurutnya, penyetopan interpelasi murni berdasarkan hasil klarifikasi dan kesepahaman bahwa penjelasan pemerintah cukup memadai. Namun demikian, DPRD tetap menekankan bahwa enam isu tersebut tidak boleh diabaikan dan harus ditindaklanjuti secara konkrit.
“Bapak Wali Kota sudah menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti enam isu itu. Kami tegaskan, hal ini menjadi catatan penting DPRD,” tambahnya.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai proses interpelasi mencerminkan fungsi pengawasan yang berjalan dan menegaskan bahwa hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap berada dalam koridor saling mengingatkan.
“Ini bentuk kedewasaan dalam pemerintahan. DPRD mengingatkan, kami mendengarkan. Itu pertanda bahwa kepedulian terhadap pemerintahan masih terjaga,” kata Tasming.
Tasming juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas komunikasi yang tetap terjaga. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dalam membangun Parepare yang lebih baik.
“Semoga kolaborasi ini terus berjalan demi mewujudkan Parepare yang Terbaik, Sejahtera, dan Maju,” tutupnya.
