Sebagai pengganti, Wali Kota menetapkan pelaksana tugas (Plt) Direktur melalui SK Nomor 664 Tahun 2025.
Langkah ini diambil setelah adanya temuan hasil pemeriksaan (inspektorat) terkait proses perpanjangan jabatan direktur sebelumnya. Dalam laporan kesimpulan pemeriksaan disebutkan bahwa:
1. SK Nomor 807 Tahun 2024 tidak mencantumkan laporan Dewan Pengawas sebagai dasar pertimbangan, padahal laporan tersebut merupakan dokumen wajib.
2. Draft SK perpanjangan hanya dilengkapi nota pengajuan tanpa didukung laporan kinerja dan pengawasan Dewan Pengawas.
3. Evaluasi kinerja BUMD yang dilakukan BPKP, Dewan Pengawas, dan auditor independen sebenarnya sudah tersedia, namun tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan temuan itu, pemeriksa merekomendasikan agar SK perpanjangan dibatalkan dan pembinaan BUMD lebih dioptimalkan lewat monitoring dan evaluasi rutin.
Pemerintah Kota juga menugaskan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN untuk mengusut keterlibatan pegawai yang dinilai lalai dalam prosedur.
Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemkot Parepare dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMD, dengan tetap mengutamakan layanan air bersih bagi masyarakat.
