Ketegangan bermula saat Sappe memberikan tanggapan atas pernyataan sikap perwakilan aksi. Ia menilai isu-isu yang diangkat oleh para peserta terlalu berfokus pada persoalan nasional, sementara menurutnya, banyak persoalan lokal yang justru belum tersentuh. Dalam penjelasannya, Sappe mempertanyakan arah dan kejelasan isu efisiensi anggaran daerah, menyoroti kegiatan Pemda yang dinilai kurang prioritas—seperti penyelenggaraan event di lapangan yang dipenuhi stan atau tenant, serta minimnya gebrakan berarti dalam 100 hari kerja Wali Kota.
Sappe bahkan meminta para demonstran agar turut mengangkat isu-isu lokal secara lebih spesifik. Namun pernyataan tersebut langsung disambut reaktif oleh Rahman Saleh. Ia menilai pernyataan Sappe tidak pada tempatnya dan menyebut bahwa justru DPRD memiliki kewenangan serta fasilitas lengkap untuk mengawasi dan membedah anggaran daerah.
"Kalau soal isu lokal, justru itu tugas utama DPRD! Anda punya kewenangan, fasilitas, gaji, tunjangan, bahkan diskresi. Maka kalau Anda merasa perlu bedah APBD, mari kita buka forum terbuka dan bedah bersama," tantang Rahman Saleh di hadapan massa dan anggota dewan lainnya.
Insiden ini sontak menyita perhatian peserta aksi dan masyarakat yang hadir. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan Sappe keluar dari substansi utama aksi damai KMPB, yang sejatinya mengangkat kepedulian terhadap kondisi bangsa secara nasional di tengah berbagai krisis dan kemerosotan yang terjadi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Meskipun sempat memanas, aksi tetap berlangsung tertib dan damai hingga usai. Aksi ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap kepada DPRD Kota Parepare sebagai bentuk aspirasi rakyat yang menuntut perubahan arah kebijakan nasional demi menyelamatkan masa depan bangsa.
